Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno saat kunjungan kerja spesifik ke Sumba, NTT, Kamis (24/3/2022). Foto: Ayu/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengaku heran dengan realitas daerah wisata, dimana terdapat dua kehidupan yang bertolak belakang di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya daerah wisata tersebut sangat maju, namun angka kemiskinan masih tinggi.

"Saya melihat pariwisata Sumba sangat maju, dan mendunia  Bahkan salah satu resort terbaik di dunia dengan tarif per malam hingga 25 juta per malam ada di Sumba Barat. Namun di saat bersamaan saya melihat angka kemiskinan masih tinggi yakni sekitar 27 persen, atau dikatakan sebagai kemiskinan ekstrim. Disini kita melihat dua dunia yang sangat kontras,"ungkap Hendrawan saat kunjungan kerja spesifik ke Sumba, NTT, Kamis (24/3/2022).

Oleh karenanya, bersama dengan Bank Indonesia (BI), sebagai mitra kerja Komisi XI DPR dan Pemda Sumba mencari permasalahan yang menjadi penyebab dari kondisi yang ada. Tentu disertai dengan solusi atas permasalah tersebut. Sempat terungkap diantara permasalahan yang ada, diantaranya masih rendahnya DAK (dana alokasi khusus) yang diterima Sumba Barat selama ini.

Sementara PAD (pendapatan asli daerah) juga minim, bahkan sejak pandemi menurun drastis. Dengan kondisi tersebut, dikatakan asisten pemerintah daerah Sumba barat, cukup sulit bagi Pemda Sumba Barat untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya.

"Tadi muncul ide untuk hilirisasi produksi. Dimana APBD digunakan dengan lebih baik lagi, SDM ditingkatkan, dan infrastruktur dibenahi secara cara  bertahap," tambah politisi fraksi PDI Perjuangan itu. Namun selain itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan Komisi XI bersama para mitra kerjanya.

Dengan BI misalnya, ia berharap program PBI untuk klaster UMKM (usaha mikro kecil menengah) bisa ditingkatkan. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif. 

Komisi XI DPR RI juga akan mendorong Bappenas sebagai salah satu mitra kerjanya agar memberikan proyek strategis nasional di Sumba. Hal ini menjadi strategi khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Sumba.

Kepada Menteri keuangan, pihaknya mendorong agar DAK untuk Sumba juga dinaikkan sebagaimana permintaan Pemda Sumba Barat. Bersama OJK, pihaknya juga mendorong agar  kredit usaha rakyat (KUR) bisa tersalurkan dengan baik d Sumba. Karena dari 3,5 triliun hanya 60 persen realisai Program KUR ini. Tentu ini sangat disayangkan. (ayu/aha)